Somasi tertanggal 19 Januari 2026 bernomor 006/Somasi-Pdt/I/2026 dilayangkan oleh kuasa hukum kaum, Adv. Wiki Pradola, S.H.C., NSP (W.P Law Firm & Partner). Intinya, aktivitas STIFARM Nanggalo dianggap tidak memiliki alas hak adat yang sah.
Objek Sengketa: Pusako Tinggi yang Tidak Bisa Dijual
Tanah seluas 1.056 meter persegi di Pagang Dalam RT 002/RW 008, Kelurahan Kurao Pagang, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, merupakan pusako tinggi kaum Caniago keturunan Saudah. Dikuasai turun-temurun, diakui pangulu, dan disepakati ninik mamak nagari sesuai adat Minangkabau, tanah ini tidak boleh diperjualbelikan. Pengalihan atau penguasaan pihak luar tanpa izin seluruh kaum merupakan pelanggaran adat serius.
Ranji Diduga Direkayasa
Klaim atas tanah ini menggunakan ranji keturunan Saudah yang dicurigai direkayasa:
Jumlah anak Saudah dikurangi dari tujuh menjadi lima
Dua anak perempuan, Tiajam (alm) dan Siadauk (alm), dihapus
Hak keturunan sah hilang dari catatan
Kaum menilai ini upaya mempersempit subjek hak dan membuka ruang penguasaan tanah adat.
Tanda Tangan dan Saksi Dipersoalkan
Beberapa tanda tangan dokumen klaim juga diragukan. Ir. Zurman tercantum sebagai saksi, tetapi mengaku tidak pernah menandatangani dokumen pada 29 November 2017, di depan Ketua RW 08 Kamal dan warga Firman. Dugaan pemalsuan ini menguatkan keraguan atas klaim STIFARM Nanggalo.
Tindakan STIFARM yang Dipersoalkan
Kaum menilai STIFARM Nanggalo telah:
Menguasai dan memanfaatkan tanah pusako tinggi tanpa persetujuan kaum
Berpegang pada ranji yang dipersoalkan keabsahannya
Tetap beraktivitas meski keberatan kaum telah disampaikan
Diduga mengingkari kesepakatan damai 2018
Memanfaatkan dokumen cacat sebagai dasar klaim
Kaum menilai ini sebagai pola penguasaan tanah adat secara sistematis, bukan kesalahan administratif.
Kesepakatan Damai 2018 Diduga Dilanggar
Pada 2018, STIFARM Nanggalo dan Auyendi Fahri meminta damai kepada mamak kapalo waris Jamaludin Malin Sutan dan kaum. Kesepakatan tercapai, namun tidak dijalankan. Aktivitas di atas tanah tetap berlangsung, mengandalkan dokumen yang menjadi sumber konflik.
Potensi Pelanggaran Hukum
Jika terbukti, tindakan ini berpotensi melanggar:
Pasal 263 KUHP (Pemalsuan Surat) — pidana hingga 6 tahun
Pasal 264 KUHP (Pemalsuan Surat Otentik) — pidana hingga 8 tahun
Pasal 266 KUHP (Keterangan Palsu dalam Akta Otentik) — pidana hingga 7 tahun
Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum) — ganti rugi materiil & immateril
UU No. 5 Tahun 1960 (UUPA) — penguasaan tanah tanpa alas hak sah
Tanpa izin sah, penggunaan tanah juga berpotensi berujung pada sanksi administratif hingga pembongkaran.
Ultimatum 7 Hari
Somasi memberi tenggat tujuh hari bagi STIFARM Nanggalo dan Auyendi Fahri untuk:
Menghentikan aktivitas di tanah sengketa
Mengosongkan dan mengembalikan tanah pusako tinggi
Membatalkan seluruh klaim ranji dan dokumen sepihak
Menunjukkan alas hak sah jika tetap mengklaim
Jika diabaikan, kaum siap menggugat perdata PMH dan melaporkan dugaan pidana ke aparat penegak hukum.
Sunyi Klarifikasi
Hingga saat ini, STIFARM Nanggalo dan Auyendi Fahri belum memberikan klarifikasi resmi. Publik menunggu bukti atau proses hukum sebagai jawaban.
Kasus ini menjadi alarm nasional atas rentannya pusako tinggi di tengah tekanan institusi. Ketika ranji dipersoalkan dan adat diabaikan, yang dipertaruhkan bukan hanya tanah, tetapi martabat hukum adat Minangkabau.
Catatan Redaksi
Berita disusun berdasarkan somasi resmi dan keterangan kuasa hukum kaum Caniago. Redaksi menjunjung praduga tak bersalah, membuka ruang hak jawab, dan memastikan keberimbangan serta transparansi publik.
TIM