Penghentian layanan ini dipicu persoalan mendasar dalam sistem pembayaran operasional. Sejumlah operator Trans Padang mengungkapkan bahwa uang kilometer yang menjadi dasar pembiayaan harian dipotong oleh Dinas Perhubungan Kota Padang.
Uang kilometer tersebut selama ini digunakan untuk menutup biaya bahan bakar, perawatan armada, serta pembayaran gaji karyawan. Namun pemotongan yang terjadi membuat arus kas operator terganggu dan operasional tidak lagi dapat dipertahankan.
Salah satu operator menyebut, kondisi ini sudah berlangsung cukup lama dan mencapai titik kritis di akhir tahun. Menurutnya, pemotongan dana operasional membuat perusahaan tidak mampu menjalankan kewajiban terhadap para pekerja.
Operator lainnya mengungkapkan bahwa selama kurang lebih tiga bulan terakhir, gaji karyawan tidak terbayarkan. Akibatnya, banyak pekerja terpaksa berutang demi memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.
Situasi ini memunculkan keresahan serius di kalangan karyawan. Di tengah meningkatnya kebutuhan menjelang pergantian tahun, ketidakpastian penghasilan memperparah tekanan ekonomi dan psikologis mereka.
Mogoknya empat koridor Trans Padang berdampak langsung terhadap mobilitas warga Kota Padang. Layanan angkutan massal yang selama ini menjadi andalan masyarakat mendadak berhenti, memaksa pengguna mencari alternatif transportasi lain.
Para operator menegaskan bahwa mogok bukanlah tujuan utama, melainkan langkah terakhir agar persoalan yang mereka hadapi mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Mereka menilai, tanpa kejelasan dan penyelesaian menyeluruh dari Dinas Perhubungan, potensi berhentinya operasional koridor lain sangat terbuka. Hal ini dikhawatirkan akan memperburuk kondisi transportasi publik di Kota Padang.
Bus-bus Trans Padang yang terparkir di halaman Balai Kota Aia Pacah menjadi simbol kekecewaan sekaligus peringatan atas kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada keberlanjutan layanan dan kesejahteraan pekerja.
Para operator berharap Pemerintah Kota Padang segera turun tangan untuk mengevaluasi kebijakan pemotongan uang kilometer dan membuka ruang dialog yang transparan dan adil.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya melakukan koordinasi dan meminta klarifikasi dari pihak Dinas Perhubungan serta Pemerintah Kota Padang terkait mogoknya empat koridor Trans Padang dan kebijakan pemotongan dana operasional tersebut.
Catatan Redaksi: Persoalan Trans Padang di penghujung tahun mencerminkan lemahnya tata kelola transportasi publik jika tidak disertai transparansi dan keadilan. Pemerintah daerah dituntut hadir dengan solusi nyata agar layanan publik dan nasib pekerja tidak terus menjadi korban.
TIM RMO
Rabu Pagi di Aia Pacah, Bus Trans Padang Terparkir, Operator Terhimpit Kebijakan
Pemotongan Dana Operasional Picu Mogok Empat Koridor Trans Padang
Tiga Bulan Tanpa Gaji, Operator Trans Padang Hentikan Layanan di Penghujung Tahun
Trans Padang Mogok di Balai Kota, Operator Tuntut Kejelasan Dishub dan Pemko